Panwas Ngawi, Deklarasikan Tolak Politik Uang Dan Politisasi Sara

Ngawi || Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ngawi bersama seluruh unsur Forpimda serta para ketua partai politik (parpol) peserta Pilkada 2018 lakukan deklarasi anti politik uang dan politisasi Sara di alun-alun Ngawi, Rabu, (14/02). Chairul Anam anggota Panwaslu Kabupaten Ngawi menuturkan, deklarasi diselenggarakan dengan tujuan menciptakan pesta demokrasi khususnya Pilgub Jatim 2018 yang aman tentram menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

“Perlu diketahui selama ini politik uang tidak lain adalah musuh bersama. Sehingga adanya politik uang proses pemerintahan itu kecenderungan kearah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” terang Chairul Anam, Rabu (14/02).

Dengan demikian tandas Anam, kehadiran Panwaslu Kabupaten Ngawi bersama seluruh komponen yang ada dimasyarakat serta seluruh parpol dan Forpimda Ngawi mengajak untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang. Dan tidak menutup kemungkinan untuk dihilangkan. Selain itu pihaknya pun menghendaki keberadaan Pilgub Jatim harus dijauhkan dengan politisasi Sara. Mengingat laju kampanye dari pasangan calon (paslon) seringkali dikaitkan dengan metode Sara.

“Jangan sampai kampanye yang dilakukan tim sukses dari paslon dikaitkan dengan Sara. Jika ini terjadi bakal ada perpecahan ditengah masyarakat bahkan mereka akan tercerai berai. Untuk kita mengajak semuanya agar Pilgub Jatim ini berjalan dengan baik, damai dan nyaman,” beber Anam.

Dalam deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi Sara ia meminta warga masyarakat Ngawi bersama seluruh perangkat kerja yang ada di Panwaslu berkomitmen untuk menjaga Pilgub Jatim berjalan sesuai mekanismenya tanpa ada satupun isu Sara. Untuk melakukan pemberantasan praktik politik uang, Panwaslu Kabupaten Ngawi mengharapkan adanya kerjasama dengan masyarakat.

Apapun hasilnya nanti urai Anam, pesta demokrasi Pilgub Jatim 2018 sebisa mungkin menjadi parameter keberhasilan tingkat nasional. Baik dari sisi tahapanya maupun pada pelaksanaan tanpa ada pihak lain yang mengotori dari makna dari pesta demokrasi itu sendiri. Ditempat yang sama Dwi Rianto Jatmiko/Antok Ketua DPC PDIP Ngawi menandaskan, selaku perwakilan dari parpol pihaknya mensuport langsung upaya Panwaslu Kabupaten Ngawi dalam pemberantasan politik uang maupun penangkalan terhadap isu Sara.

“Jadi perlu diketahui Jatim ini harus menjadi daerah percontohan secara nasional terhadap pelaksanaan Pilgub. Adanya komitmen bersama seperti ini sangat luar biasa tentunya deklarasi yang digelar akan bermanfaat positif terhadap kelangsungan proses pesta demokrasi yang langsung bebas dan rahasia,” ungkap Antok.

Seperti diketahui deklarasi dengan label ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara’ di wilayah Ngawi ini ditandai dengan pembubuhan tanda tangan secara bersama dari peserta yang hadir. Mereka bersepakat munutup semua kran terjadinya praktik negative politik uang lebih-lebih menebar isu Sara. (pr)